AHLO - Advocates & Legal Consultants

Kebijakan Berimbas PHK Massal, Menteri Susi Bisa Dijerat UU Tipikor

November 27, 2020

RMOL. DPR RI menilai kebijakan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menyengsarakan rakyat, berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) 637.000 orang.

Rincian angka pengangguran itu adalahh anak buah kapal (ABK) 103.000 orang, buruh pengolahan ikan 75.000 orang, pembudidaya kepiting dan rajungan 400.000 orang, pembudidaya ikan kerapu 50.000 orang, penangkap benih lobster sebanyak 8.000 orang, dan pembudidaya lobster sebanyak 1.000 orang.

Menurut pengamat kebijakan publik, Yanuar Wijanarko, pernyataan DPR itu harusnya menjadi evaluasi kinerja Susi oleh Presiden Joko Widodo.

"Hal ini membuktikan jika Menteri Susi itu membuat kebijakan tapi tidak melihat dampak dari kebijakan tersebut. Okelah, semangat kerjanya patut diacungi jempol dan berhasil menarik perhatian media massa. Tapi semangat saja tidak cukup tanpa didukung kematangan sikap dan kajian dalam mengambil suatu kebijakan," tuturnya kepada wartawan, Kamis (17/9).

Ia menambahkan, Susi seharusnya tidak melihat keberadaan beroperasinya kapal-kapal asing dan perusahaan asing di Indonesia secara sepihak saja.

"Pertanyaannya adalah, ketika beberapa ijin dibekukan, apakah Susi sudah mencarikan solusi atau lapangan kerja baru bagi pegawai beberapa perusahaan yang dibekukan. Jangan melihat perusahaan asingnya, tapi lihat nasib pegawai yang pada akhirnya banyak yang harus di-PHK. Meski mereka bekerja di perusahaan asing, tentunya mereka masih punya hak untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itu sudah ada di UU," tegasnya.

Yanuar menuturkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang terpuruk ini, Indonesia itu tidak boleh 'sombong' dengan perusahaan asing.

"Sekarang ini intinya, mampu tidak perusahaan lokal yang masih bertahan dapat memperkerjakan pegawai-pegawai yang di PHK tersebut. Saya rasa meski Jokowi 'mengobral' janji ke investor untuk investasi di Indonesia tidak akan terlaksana, Lha wong kebijakan atau regulasi di Indonesia tidak ada jaminan hukumnya. Iya kalau Jokowi masih bertahan periode ke depan, kalau tidak bertahan, bakal bernasib sama dengan perusahaan perikanan asing yang ada seperti sekarang ini," tandasnya.

Secara terpisah, praktisi hukum Akbar Hidayatullah mendesak DPR RI membuat Panja Perikanan dan Kelautan. Hal tersebut menurut Akbar diperlukan untuk menginvestigasi kebijakan maupun apa yang sudah dilakukan Menteri Susi.

"Sebelum muncul dugaan penyalahgunaan wewenang yang berakibat PHK massal industri perikanan, Susi bisa djerat Tipikor karena penyalahgunaan kewenangan. DPR harus buat Panja untuk menginvestigasi," kata Akbar.

Menurut dia, patut diduga Susi secara 'diam-diam' membawa kepentingan bisnis pribadi sebagai menteri KKP.

"Karena kita tahu, bu Susi memiliki bisnis di bidang perikanan. Dan tentu dapat menimbulkan conflict of interest. Juga menjadi persaingan tidak sehat di dunia usaha perikanan," ucapnya.

Maka itu, imbuhnya, setidaknya bisa diduga bahwa segala kebijakan yang berat sebelah itu adalah bentuk persaingan usaha tidak sehat.

"Jika terbukti demikian, maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib masuk. Untuk menyelidiki apakah penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan menteri Susi adalah pelanggaran UU Tipikor atau bukan. Kalau bukan, berarti yang Susi lakukan adalah dugaan kejahatan jabatan yang diatur KUHP," pungkasnya.

Untuk diketahui, Susi tak memberikan surat layak operasi pada kapal-kapal, berpotensi melenyapkan total aset Rp 5 triliun. Angka itu diambil dari total aset 2.200 kapal yang tak bisa berlayar akibat kebijakan tersebut.

Rinciannya, kapal eks asing 100-500 GT 200 kapal, kapal kayu buatan dalam negeri ukuran 100-300 GT 1.000 kapal, dan kapal cantrang 30-100 GT 1.000 kapal.  Akibat 2.200 kapal tak beroperasi, pasokan ikan ke utara Jawa dan Bitung turun 60 persen. Selain itu, dia menyebut ada 20 perusahaan tangkap yang tak bisa beroperasi karena kebijakan Susi itu. Devisa negara anjlok 772 juta dollar AS. Terdiri dari anjloknya ikan tuna 60 persen sebesar 120 juta dollar AS, udang anjlok 50 persen itu 50.juta dollar AS, cakalang turun 80 persen sebesar 48 juta dollar AS. Termasuk industri olahan anjlok 60 persen sebesar 74 juta dollar AS.

Masih minimnya Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan juta tak luput dari kritik DPR. Saat ini, PNBP baru Rp 30 miliar dari target Rp 1,3 triliun pada 2015. Rentetan kebijakan itu telah membuat industri perikanan nasional mengalami kesulitan untuk melanjutkan usaha dan dikhawatirkan berperan serta meningkatkan taraf kemiskinan di Indonesia sebagaimana dicatat oleh Badan Pusat Statistik.[ian]

Sumber : RMOL

News & Events

© 2015 Akbar Hidayatullah - Advocates & Legal Consultants.

AHLO Advocates & Legal Consultants
Level 38, Tower A, Kota Kasablanka
Jalan Kasablanka Raya, Kav. 88 Jakarta 12870
Tel: 021- 2279 8841 || Fax: 021- 2279 8841
www.ahlo.co.id