AHLO - Advocates & Legal Consultants

Dinilai Sengsarakan Rakyat, Menteri Susi Dinilai Tak Becus Keluarkan Kebijakan

November 27, 2020

indopos.co.id – Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus menuai kontroversi. Terlebih adanya sebuah kebijakan yang diduga menyengsarakan rakyat karena berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK itu diduga dialami oleh ribuan orang yang terdiri dari anak buah kapal, buruh pengolahan ikan, pembudidaya kepiting dan rajungan, pembudidaya ikan kerapu, penangkap benih lobster dan pembudidaya lobster.

Menurut pengamat kebijakan publik, Yanuar Wijanarko, Menteri Susi tidak melihat dampak dari kebijakan tersebut. Meski semangat kerjanya berhasil menarik perhatian massa, namun itu saja tidak cukup tanpa didukung kematangan sikap dan kajian.

“Pertanyaannya adalah, ketika beberapa ijin dibekukan, apakah Susi sudah mencarikan solusi atau lapangan kerja baru bagi pegawai beberapa perusahaan yang dibekukan. Jangan melihat perusahaan asingnya, tapi lihat nasib pegawai yang pada akhirnya banyak yang harus di PHK. Meski mereka bekerja di perusahaan asing, tentunya mereka masih punya hak untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itu sudah ada di UU,” tegas Yanuar kepada wartawan, Kamis (17/9).

Begitu pula persoalan keberadaan izin perusahaan asing, disampaikan Yanuar, izin tersebut adalah produk dari Kementerian KKP. Dengan demikian,lanjutnya, jangan menyalahkan perusahaan-perusahaan tersebut yang memperoleh izin dari Kementerian KKP era pemerintahan sebelumnya. “Karena tidak seluruhnya kesalahan perusahaan asing tersebut. Benahi dulu internal KKP, revolusi mental semua pegawai KKP yang memberikan izin,” tegasnya.
Yanuar menuturkan, dalam kondisi ekonomi yang terpuruk ini, Indonesia itu tidak boleh mencemohkan perusahaan asing. Apalagi sekarang ini, perusahaan lokal tidak banyak mampu mempekerjakan pegawai-pegawai yang di PHK tersebut.

“Saya rasa meski Jokowi ‘mengobral’ janji ke investor untuk investasi di Indonesia tidak akan terlaksana, Lha wong kebijakan atau regulasi di Indonesia tidak ada jaminan hukumnya. Iya kalau Jokowi masih bertahan periode kedepan, kalau tidak bertahan, bakal bernasib sama dengan perusahaan perikanan asing yang ada seperti sekarang ini,” tandasnya.

Sumber : indopos.co.id

News & Events

© 2015 Akbar Hidayatullah - Advocates & Legal Consultants.

AHLO Advocates & Legal Consultants
Level 38, Tower A, Kota Kasablanka
Jalan Kasablanka Raya, Kav. 88 Jakarta 12870
Tel: 021- 2279 8841 || Fax: 021- 2279 8841
www.ahlo.co.id