AHLO - Advocates & Legal Consultants

Kebijakan menteri Susi dinilai menyengsarakan

November 27, 2020

Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Wijanarko menilai kebijakan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menyengsarakan rakyat yang berbuntut pemutusan hubungan kerja (PHK).

PHK itu dialami oleh ribuan orang yang bekerja sebagai anak buah kapal serta pembudidaya ikan. Menurutnya, Menteri Susi tidak melihat dampak dari kebijakan tersebut. Meski semangat kerjanya berhasil menarik perhatian media massa, namun itu tidak cukup tanpa didukung kematangan sikap dan kajian.

"Hal ini membuktikan jika Menteri Susi itu membuat kebijakan tapi tidak melihat dampak dari kebijakan tersebut. Okelah, semangat kerjanya patut diacungi jempol dan berhasil menarik perhatian media massa, tapi semangat saja tidak cukup tanpa didukung kematangan sikap dan kajian dalam mengambil suatu kebijakan," tuturnya kepada wartawan, Kamis (17/9).

Dia menilai, kementerian kelautan dan perikanan (KKP) seharusnya jangan melihat keberadaan beroperasinya kapal-kapal asing dan perusahaan asing di Indonesia secara sepihak saja. "Jangan melihat perusahaan asingnya, tapi lihat nasib pegawai yang akhirnya banyak di-PHK," ungkapnya.

Terpisah, praktisi hukum Akbar Hidayatullah mendesak DPR RI membuat Panja Perikanan dan Kelautan. Hal tersebut menurut Akbar diperlukan untuk menginvestigasi kebijakan maupun apa yang sudah dilakukan Menteri Susi.

"Sebelum muncul dugaan penyalahgunaan wewenang yang berakibat PHK masal industri perikanan, Susi bisa djerat Tipikor karena penyalahgunaan kewenangan, DPR harus buat Panja untuk menginvestigasi," kata Akbar.

Menurut dia, patut diduga Susi secara 'diam-diam' membawa kepentingan bisnis pribadi sebagai menteri KKP. "Karena kita tahu, bu Susi memiliki bisnis dibidang perikanan. Dan tentu dapat menimbulkan conflict of interest. Juga menjadi persaingan tidak sehat di dunia usaha perikanan," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan menyebut jumlah pekerja yang bersentuhan dengan laut terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 637 ribu orang.

Dalam jumlah angka pengangguran itu, terdapat anak buah kapal (ABK) 103 ribu orang, buruh pengolahan ikan 75 ribu orang, pembudidaya kepiting dan rajungan 400 ribu orang, pembudidaya ikan kerapu 50 ribu orang, penangkap benih lobster sebanyak 8 ribu orang, dan pembudidaya lobster sebanyak 1.000 orang.

Sumber : Merdeka.com

News & Events

© 2015 Akbar Hidayatullah - Advocates & Legal Consultants.

AHLO Advocates & Legal Consultants
Level 38, Tower A, Kota Kasablanka
Jalan Kasablanka Raya, Kav. 88 Jakarta 12870
Tel: 021- 2279 8841 || Fax: 021- 2279 8841
www.ahlo.co.id